Makalah Hukum Pajak Daerah

Makalah Dasar Hukum Pajak. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah dalam UU No18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurangmemberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baruWalaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepadadaerah namun harus ditetapkan dengan PP.

Https Adoc Tips Download Bab I Pendahuluan 11 Latar Belakang Masalah151738315510793 Html

BAB I PENDAHULUAN A.

Makalah hukum pajak daerah. 18 Tahun 1997 dan perubahan pertamanya UU No. Pajak kepada rakyat tentunya harus diseratai dengan perangkat peraturan perundangundangan yang di sebut dengan hukum pajak. 34 Tahun 2000 UU No.

2 BAB IBABPENDAHULUAN11 Latar BelakangMenurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak withholding system. Makalah yang berjudul perpajakan ini bertujuan membahas tentang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Makalah pajak daerah 1.

12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 Ayat 1. Banyak hal yang bisa dibiayai pajak sperti pembangunan MAKALAH HUKUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 16 jalan dan jembatan pembangunan sekolah rumah sakit jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas Bantuan Operasional Sekolah BOS dan sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan.

Pajak daerah tersebut berlaku pada provinsi serta kabupatenkota. Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah TKI maupun pemerintah daerah TKII dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah APBD. Makalah PAJAK dan RETRIBUSI DAERAH.

Pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak. Seperti wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak-pajak pusat atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pajak-pajak daerah. Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Sehingga pada waktu UU No. Pajak Daerah merupakan suatu pungutan yang wajib dibayarkan penduduk di dalam suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah serta juga kepentingan umum. 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 Ayat 3.

Pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan. 28 Tahun 2009 mengatur jenis pajak daerah sistem daftar tertutup3. Latar Belakang Untuk menambah penerimaan Negara Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak.

Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan yaitu badan peradilan pajak yang mempunyai wewenang memutus perselisihan. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Dengan demikian pengertian pajak pada umumnya adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pemberlakuan UU tersebut baru dimulai pada tanggal 1 Januari 20102 Berbeda dengan dengan UU No. Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pajak Daerah BAB I PENDAHULUAN A.

View pajak daerahdocx from ECONOMIC Perpajakan at Universitas Indonesia. Kepastian mengenai subjek objek tarif. Pengertian Pajak Daerah Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Oajak Daerah dan retribusi daerah.

View makalah hukum pajak from FEBI 2013 at Alauddin Islamic State University. 5 Jenis-jenis Pajak Daerah Pajak Provinsi Pajak KabupatenKota 6 Masalah-masalah dalam Penerapan Pajak Daerah Ekonomi efisiensi atau Netralitas ekonomi 7 Isu-isu Terkini Pajak Daerah Gugatan terhadap UU No. Makalah Hukum Pajak Pajak Daerah dan Retribusi MAKALAH KELOMPOK 1.

Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum. Withholding System merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan. Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan Lainnya Pebedaan Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formal.

MAKALAH HUKUM PAJAK PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN Disusun Oleh. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah PERDA maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative kekuasaanya.

13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 Ayat 2. BAB I PENDAHULUAN A. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

18Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Latar Belakang Pajak salah satu komponen yang berpengaruh dalam pendapatan Pemerintah dan daerah. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

MAKALAH SUBJEK DAN OBJEK PAJAK. Latar Belakang Untuk menambah penerimaan Negara Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Ais Nila Rozalina 201810170311225 Muh.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola.

Makalah Pajak Daerah

Pdf Pemungutan Pajak Daerah Berkonsep Earmarking Tax Dan Akuntabilitasnya Studi Terhadap Adopsi Konsep Earmarking Tax Dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Di Indonesia